Media Opini - Aksi 313 telah berjalan sesuai skenario. Amien Rais, Habib Rizieq, Prabowo Subianto dan SBY memberi sinyal perlunya sinergi lintas elite bangsa, ulama dan tokoh penting di dalam struktur negara guna berikhtiar jelang Pilgub DKI.
Jika kondisi terdesak, Jusuf Kalla dan Wiranto diisukan berpeluang tampil mengambil alih kekuasaan Jokowi melalui pendekatan konstitusional. Bola panas itu bikin Istana makin cemas.
Apalagi kini umat Islam serta kelompok nasionalis kian gusar dan intensif melancarkan aksi protes. Bahkan menguatnya desakan cabut mandat dan seruan aksi menduduki Gedung DPR RI.
Situasi mirip dengan Presiden Gus Dur, yang akhirnya digulingkan lantaran getol mengobok-obok umat Islam serta berkonspirasi dengan kelompok liberalis. Kelompok itulah yang kini makin buas dan dicurigai mengendalikan Jokowi untuk mengkriminalisasi ulama demi melindungi terdakwa penista agama dan melayani kerakusan konglomerat aseng.
Dulu pembisik Presiden Gus Dur adalah Marsilam Simanjuntak. Modus licik itu kini dilakoni Luhut Binsar Panjaitan. Misi utamanya: Membenturkan umat Islam dengan negara melalui berbagai fitnah, intimidasi dan kriminalisasi.
Kecurigaan itu sulit dihindari. Apalagi di internal kabinet Jokowi pun tercium mulai terjadi gesekan serius antar kubu Wiranto dan kelompok Luhut Panjaitan.
Wiranto dalam kapasitas selaku Menko Polhukum tampak dilecehkan dan tidak memiliki peran yang signifikan. Termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla seolah jadi jongos petugas partai.
Sementara Presiden Jokowi dituding dikendalikan oleh kelompok Luhut Panjaitan untuk melindungi terdakwa penista agama, memuluskan proyek reklamasi dan berkolusi dalam aneka kebijakan strategis lainnya.
Ulama, elite bangsa dan seluruh elemen rakyat tidak boleh tinggal diam. Gerakan perlawanan harus terus dipacu untuk menuntut keadilan. Dan jelang 19 April adalah puncak dari Aksi Bela Islam.
Sasaran dan tujuan sudah jelas: Desak Ahok dipenjarakan dan selamatkan ibu kota negara dari cengkraman konglomerat aseng. Bila aspirasi umat diabaikan, rezim Jokowi terancam dilengserkan!
Oleh: Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)
