Kepolisian Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar tidak begitu percaya pada hasil survei sejumlah lembaga terkait dengan pemilihan kepala daerah. Hasil tersebut dinilai bisa menggiring opini publik.
"Iya, kan mengklaim kemenangan itu kan bisa membuat suatu pandangan. Nanti kalau ternyata hasilnya beda, kan ada yang mengklaim si ini sebagai pemenang, nanti kalau ternyata kalah berarti (dianggap) dicurangi," kata Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).
Polri mengingatkan masyarakat bahwa hasil lembaga survei itu tidak mutlak. Diketahui, memang sebelum masa tenang ada beberapa lembaga survei yang merilis hasil surveinya terkait dengan Pilgub DKI Jakarta. Hasil survei lembaga-lembaga itu pun berbeda-beda.
Boy pun mengimbau masyarakat bersikap bijaksana dalam menanggapi hasil survei yang berbeda-beda ini. Namun Boy tidak bisa menampik bahwa survei ini adalah bagian dari kemajuan teknologi informasi.
"Tapi saya ingatkan sekali lagi, hasil survei tidak mengandung kepastian. Mohon segala sesuatu tidak dengan menarik kesimpulan masing-masing karena bisa menimbulkan opini publik," ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan yang publik butuhkan adalah hasil konkret dari KPU. Hasil survei itu pun bisa sesuai dengan hasil perhitungan KPU dan bisa juga tidak sesuai.
"Kepada lembaga survei, saya minta maaf, saya katakan hasil itu tidak mengandung kepastian," tuturnya.
Polisi beralih Fungsi sebagi Komentator Politik Petahana?
"Di putaran Pertama, survey Paslon 2 yang unggul teratas dalam survey, Polisi Tidak Komentar. Putaran Ke dua Anies -Sandi Mengungguli di atas Petahana.. Pak Polisi langsung komprensi Pers untuk tidak mempercayai..Pak Polisi seharus nya netral ya...tugas nya menjaga supaya Pilgub berlangsung Aman dan Damai..bukan sibuk menjadi komentator politik Petahana.."
